PELATIHAN SDM PENGURUS P2TP2A

   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari melaksanakan Program Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pelatihan SDM bagi Pengurus P2TP2A Tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan pada hari Jumat,15 November 2019 di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari.

 

   Kegiatan Pelatihan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr.Hj.Asridah Mukaddim,M.Kes, diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari UPPA Polres Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Agama Kendari,Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sultra, OPD terkait, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Kementerian Agama dan seluruh anggota dari Tim P2TP2A Kota Kendari.

 

   Tujuan dari pada pelaksanaan Program Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pelatihan SDM bagi pengurus P2TP2A adalah meningkatkan pengetahuan tentang Pelayanan bagi Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk pelayanan terpadu dengan memberikan pendampingan, konseling, bantuan hukum, rujukan medis dan shelter/ rumah aman.

 

   Dalam sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka Perlindungan bagi Perempuan dan Anak melalui Regulasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun tindak kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran dan lainnya masih saja kerap terjadi. Hal ini diakibatkan antara lain karena Budaya Patriarki, Tingkat Pendidikan yang masih rendah, Tingkat Ekonomi Masyarakat dan Pemahaman Agama yang rendah yang dalam hal ini ditunjukan oleh adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh muhrim.

 

   Narasumber dari kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Pemerintah Kota Kendari, Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Agama Kendari. Narasumber pertama dari kegiatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari yang diwakili oleh Asisten III IR.Agus salim.,M.S, dengan materi Kebijakan Daerah dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

 

   Dalam penjelasannya Asisten III menyampaikan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KG-PP) salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kelembagaan perlindungan perempuan dari bahaya kekerasan dengan melakukan berbagai upaya melalui Regulasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama yang baik melalui sinkronisasi data baik dari unsur Kepolisian,Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Lembaga dan Unit terkait lainnya untuk menjadi bahan evaluasi bersama.

 

  Narasumber kedua adalah dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang disampaikan oleh Irmawati Abidin,S.H.,M.H dengan materi Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dalam penjelasannya Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyampaikan bahwa ada beberapa Pilar atau asas-asas dalam mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan Pasal 2 Perma 3 Tahun 2017 yaitu: kemanfaatan dan kepastian Hukum, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan keadilan.

 

   Perempuan yang berhadapan dengan Hukum mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapatkan restitusi dan hak-hak lainnya dalam penjangkauan akses melalui sistem peradilan yang merupakan kewajiban negara. Putusan Hakim berperspektif gender harus mempertimbangkan kesetaraan gender  dengan melakukan identifikasi terhadap fakta persidangan seperti status sosial, relasi kuasa, diskriminasi, dampak fisik/psikis, ketidak setaraan, riwayat kekerasan, kearifan lokal dan rasa keadilan.

 

   Sedangkan pada acara Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

 

   Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan jika Diversi berhasil maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hasil persetujuan Diversi ,dan jika Diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

 

   Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Berdasarkan Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berhadapan dengan hukum  adalah sebagai berikut : anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

 

   Pembinaan di Lembaga Kasus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik maka anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana  penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

 

   Apabila dalam hukum materiil diancam kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Narasumber ketiga adalah dari Pengadilan Agama Kendari yang disampaikan oleh Drs.M.Ikbal,M.Hum dengan materi Kasus Perceraian. Dalam penjelasannya bahwa  kasus perceraian Tahun 2018 didominasi oleh kasus kekerasan fisik dan psikis, dimana berdasarkan data menunjukan bahwa yang banyak melakukan gugat cerai adalah perempuan (isteri) dengan jumlah 292 perkara atau 64.04 % ,sedangkan laki-laki (suami) yang melakukan talak cerai berjumlah 164 perkara atau 35,96 %, dengan total jumlah kasus perceraian seluruhnya tahun 2018 adalah 456 perkara.

 

   Dengan tingginya kasus perceraian yang didominasi oleh kasus kekerasan terhadap perempuan maka Pemerintah berkewajiban meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan untuk menurunkan kasus perceraian dengan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu khususnya dalam penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

 

   Dari ke 3 (tiga) materi yang disampaikan oleh para narasumber tersebut diharapkan peserta pelatihan fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dapat meningkatkan sumber daya dan menyerap dengan baik materi-materi tersebut sehingga dapat memediasi  dengan baik dan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk pendampingan, konseling, bantuan hukum, rujukan medis dan shelter/ rumah aman.

 

   Sekecil apapun yang kita lakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, Insya Allah akan menjadi investasi amal kita dunia dan akhirat. namun tindak kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran dan lainnya masih saja kerap terjadi. Hal ini diakibatkan antara lain karena Budaya Patriarki, Tingkat Pendidikan yang masih rendah, Tingkat Ekonomi Masyarakat dan Pemahaman Agama yang rendah yang dalam hal ini ditunjukan oleh adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh muhrim. [*]

BERITA TERBARU

PENGUKUHAN FORUM ANAK

RAPAT KOORDINASI PERAN DUNIA USAHA,…

RAPAT FORUM ANAK

PELATIHAN SDM PENGURUS P2TP2A

JUM’AT KIDS DI TK HANGTUAH…

SEHARI BELAJAR DI LUAR KELAS

LOMBA P2WKSS

SOSIALISASI MASJID RAMAH ANAK

KAMPANYE KOTA LAYAK ANAK

SOSIALISASI STOP MEMBERI UANG DIJALAN…

KEGIATAN PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK…

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)…

PARTISIPASI FORUM ANAK KOTA KENDARI…

PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN…

KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF…

RAZIA TERPADU ANAK JALANAN (ANJAL)…

FORUM ANAK KOTA KENDARI MENGADAKAN…

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN…

RAPAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK…

KAMPANYE ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUANANAK…

Pembentukan Forum Data Gender dan…

Pencangangan kampanye imunisasi Measles Rubella…

Ketua TP-PKK Kota Kendari siapkan…

Selama Ramadhan, pengangkutan sampah warga…

TP-PNS baru Kota Kendari akan…

Kendari Caddi Wakili Kota Kendari…